Hukum Pidana Fiskal

Berlainan dengan hukum pidana militer yang merupakan kekhususan disamping hukum pidana umum, maka hukum pidana fiskal mempunyai cara atau sistem tersendiri yang berlainan dengan hukum pidana umum.
hukum pidana fiskal merupakan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan pidana yang tersebut dalam perundang-undangan (alg.verord) mengenai penghasilan dan persewaan negara slands middelen en pachten) yang sistemnya berlainan dengan KUHP oleh karena sebelum KUHP ada, itu sudah ada, dan dilangsungkan berlakunya sesudah ada KUHP oleh pasal 4 invoeringsvevordening v.h wetboek w. strafrecht (engelbrecht tahun 1950 hal. 1082). Dalam pasal ini ditentukan: pada saat berlakunya W.v.S masih tetap berlaku ketentuan tentang hal-hal yang diatur dalam buku I s.d VIII dan ketentuan pidana yang tersebut dalam perundang-undanag umum megenai penghasilan dan persewaan negara. Jadi, disini ternyata bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP fiskal sebelum ada KUHP, masih terus dipakai.
Perbedaan sistem antara lain ternyata dalam pasal 4 ayat 4 Inv. Verord tadi, yang menentukan bahwa dalam hal ditentukan denda, dan terhukum tidak bisa membayar jumlah itu dapat diambil dan penjaulan barang-barangya terhukum atau barang-barang yang ada dalam aturan yang bersangkutan dinyatakan executabel untuk bayar denda tersebut. jadi, eksekusi pidana denda dalam hukum pidana fiskal dilakukan seperti dalam perkara perdata, jika yang kalah tidak bisa membayar kerugian yang ditetapkan oleh hakim.
Ini berlainan dengan sistem KUHP dimana dalam pasal 30  ayat 2  ditentukan bahwa jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti (vervangendehectenis).
agar terhukum mau membayar denda, maka dia dapat digijzeling dalam hukum pidana fiskal atau perintah hakim yang menjatuhkan pidana (pasal 4 ayat 5). Peraturan-peraturan pidana dalam hukum pidana fiskal dipandang sebagai pelanggaran, tetapi perihal
  a. menyerahkan terpidana pada pemerintah jika belum berusia 16 tahun
  b. percobaan dan pembantuan
  c. tenggang dan (termijn) kedaluwarsa (verjaring)

untuk penentuan dan penjalanan pidana, tidak diikuti aturan-aturan mengenai hal itu yang berlaku bagi pelanggaran, tetapi berlaku yang bagi kejahatan, semua itu kalau tidak ditentukan lain dalam perundang-undangan yang bersangkutan.
Ooleh karena perbuatan-perbuatan pidana fiskal, jika tidak ditentukan lain, dipandang sebagai pelanggaran, yaitu bahwa pada umumnya tidak perlu dibuktikan tentang kesalahan terdakwa, cukup bahwa dibuktikan terdakwa melakukan perbuatan pidana itu.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sistem Pembebanan Tanggung Jawab Pada Penyertaan

Penyertaan (deeelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikiap batin mereka terhadap tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedimikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang satu dengan yang lainnnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tnidak pidana. Karena  berbeda perbuautan antara  masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu ju...
Baca selengkapnya

Pancasila

Implementasi pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai penggunaan pemikiran yang luas dan mendalam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan filsafat pancasila dimaksudkan guna mempertanyakan dan menjawab pertanyaan dan menjawab permasalahan bangsa, baik secara umum maupun secara khusus untuk tiap-tiap bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. jelasnya dengan dasar filsafat pancasila, kita harus mampu merumuskan, Logos , Photos , dan Ethos dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.   Jika ditinjau dari segi filosofis, dalam rangka menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan, cita-cita bersama yang terumuskan didalam filsafat dasar negara, yaitu pancasila. Kedudukan pancasila sebagai philosofische grondslag merupakan harga mati. Oleh karena itu, perubahan pancasila, baik dari sisi istilah, predikat kedudukan fungsi  maknanya tidak diperbolehkan. strategi Inovatif penyebarluasan Empat...
Baca selengkapnya

Sumber Hukum Tata Negara

Sumber hukum tata negara mencakup sumber hukum dalam arti materiil dan sumber dalam arti formal. Sumber hukum materiil tata negara adalah sumber yang menentukan isi hukum kaidah hukum tata negara. Sumber hukum yang termasuk ke dalam arti materiil diantaranya: 1. dasar dan pandangan hidup bernegara 2. kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara sumber hukum yang termasuk formal: 1. hukum perundang-undangan ketatanegaraan 2. hukum adat ketatanegaraan 3. hukum kebiasaan ketatanegaraan, atu konvensi ketatatanegaraan 4. yurisprudensi ketatanegaraan 5. hukum perjanjian ketatanegaraan 6. doktrin ketatnegaraan Hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut hukum perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk dan diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan (legislator). Segala bentuk hukum tertulis,...
Baca selengkapnya